<![CDATA[Kegagalan pembangunan sejak orde baru hingga era Jokowi telah menjadi variabel penting dalam memahami akar konflik Papua. Karakter pembangunan yang top-down, diskriminatif dan paternalisme dalam konteks konflik tetap dominan dalam berbagai kebijakan. Alhasil, pembangunan tidak berhasil membawa keadilan dan kesejahteraan bagi orang asli Papua. Sebaliknya, resistansi bersenjata (armed civil resistance) dan resistansi sipil (civil resistance) yang mengusung ragam isu dan aktor terus menguat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana agenda pembangunan dan implementasinya telah memberi makna terhadap konstruksi identitas Papua. Pembangunan justru dilihat sebagai instrumen penundukan yang semakin memperdalam amarah dan ketidakadilan yang dirasakan Papua. Kegagalan pembangunan yang berkelindan dengan variabel konflik lain seperti pelanggaran HAM, diskriminasi dan aspirasi politik juga telah menjadi basis bagi menguatnya resistansi Papua. Disaat yang bersamaan, isu-isu seperti pembangunan dan HAM semakin menguat dalam advokasi di level lokal, nasional dan global. Kata Kunci : Pembangunan, Top-down, Paternalisme, Resistansi Bersenjata, Resistansi Sipil]]>
Copyrights © 2022
