<![CDATA[ABSTRACTThe research objective is to analyze legis ratios related to the authority of third parties in their position to conduct legal remedies by positioning them as petitioners in pretrial against the authority inherent in investigators or public prosecutors in the law enforcement process by comparing to cases contained in the South Jakarta District Court decision number 24 / Pid /Pra/2018/PN.Jkt.Sel (South Jakarta District Court Decision) filed by a third party with an interest. The writing of the scientific work under study is guided by the method of normative legal research. Based on this study, it offers that in cases that cause losses to States parties that suffer losses other than those that are represented by the government, but the impact of such losses is also felt by the wider community. The public at large can carry out supervision and correction of parties who are given authority as law enforcement officials through requests for testing of actions that are not in accordance with the provisions expressly facilitated in the provisions of Article 77 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). In line with the termination and affirmation through the decision of the Constitutional Court Number 98 / PUU-X / 2012 (MK Decree No. 98), the community as victims of corruption acts are given space as petitioners in the pretrial petition represented by Non-Governmental Organizations (NGOs) as NGOs parties who have a position in the provisions of Article 80 of the Criminal Code. An interpretation of the authority of NGOs as a party that has a position in submitting efforts against the actions of investigators and / or public prosecutors in the South Jakarta District Court decision can provide a value of justice for the wider community as a party that also receives losses on offenses that harm State finances.Keywords : Pretrial, Third Party ABSTRAKTujuan penelitian yaitu menganalisis ratio legis terkait kewenangan pihak ketiga dalam kedudukannya melakukan upaya hukum dengan memposisikan sebagai pemohon dalam praperadilan terhadap kewenangan yang melekat pada penyidik ataupun penuntut umum dalam proses penegakan hukum dengan menkomparasikan pada kasus yang terdapat di putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel (Putusan PN Jaksel) yang dimohonkan oleh pihak ketiga yang berkepintangan. Penulisan pada karya ilmiah yang diteliti mempedomani pada metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menawarkan bahwa pada kasus yang menimbulkan kerugian Negara pihak yang mengalami kerugian selain dialami oleh Negara yang diwakili oleh pemerintah tetapi dampak atas kerugian tersebut juga dirasakan oleh masyarakat luas. Masyarakat luas dapat melakukan pengawasan dan koreksi terhadap pihak yang diberikan kewenangan sebagai aparatur penegak hukum melalui permohonan pengujian atas tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang secara tegas difasilitasi dalam ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sejalan dengan telah diputusnya dan pemberian penegasan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 (Putusan MK No. 98), Masyarakat sebagai korban dari tindak pidana korupsi diberikan ruang sebagai pemohon dalam permohonan praperadilan dengan diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pihak yang memiliki kedudukan dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP. Adanya interpretasi terhadap kewenangan LSM sebagai pihak yang memiliki kedudukan dalam mengajukan upaya terhadap tindakan penyidik dan/atau penuntut umum dalam putusan PN Jaksel tersebut dapat memberikan nilai keadilan bagi masyarakat luas sebagai pihak yang juga menerima kerugian atas delik yang merugikan keuangan Negara.Kata Kunci : Praperadilan, Pihak Ketiga]]>
Copyrights © 2020
