<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis untuk menganalisis pengaturan dan kedudukan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.35 PUU-XVI/2018 tentang wadah organisasi AdvokatPenelitian ini dlakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian bahwa Organisasi Advokat berdasarkan pasal 32 ayat (3) UU Advokat yang telah mengamanatkan mengamanatkan kepada 8 (delapan) Organisasi Advokat yang yakni IKADIN, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, dan APSI untuk membentuk organisasi advokat yang kemudian membentuk PERADI yang memiliki kedudukan sebagai satu-satunya wadah organisasi Advokat. Organisasi Profesi Advokat lain selain PERADI tetap diakui keberadaanya sebagai pelaksanaan atas berserikat dan berkumpul, namun kedudukannya bukanlah sebagai Organisasi Advokat yang berwenang untuk menjalankan 8 (delapan) wewenang Pembinaan dan Pengawasan Profesi Advokat sebagaimana telah diberikan secara atributif oleh UU Advokat kepada PERADI. This study aims to analyze to analyze the regulation and legal position of the Constitutional Court Decision No.35 PUU-XVI / 2018 concerning the advocate organization forum. This research was carried out using normative research methods. The results of the research show that Advocate Organizations based on article 32 paragraph (3) of the Advocate Law have mandated 8 (eight) Advocate Organizations namely IKADIN, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, and APSI to form advocate organizations which later form PERADI which has a position as the only forum for Advocate organizations. Other Advocate Professional Organizations besides PERADI are still recognized as the implementation of association and assembly, but their position is not as an Advocate Organization which has the authority to carry out 8 (eight) powers of Advocate Professional Development and Supervision as attributed attributively by the Advocate Law to PERADI.]]>
Copyrights © 2020
