<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan dan pendekata konseptual. Kemudian dilakukan analisis deskripsi, argumentasi, interpretasi dan sistematisasi. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pengaturan tindak pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, serta Telegram Kapolri Nomor: ST/1618/VI/Ops.2/2020. Penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang mana dalam ketentuan tersebut telah memuat pertanggungjawab, sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19. The research objective to analize the regulation and application of criminal sanctions against the forced retrieval of the bodies of Covid-19 patients. This type of research is normative juridical. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. Then do the analysis of description, argumentation, interpretation and systematization. The results of the author's research find that: The regulation of criminal acts against forced retrieval of the bodies of Covid-19 patients is based on the Criminal Code, Law Number 6 of 2018, and the Telegram of the Chief of Police Number: ST/1618/VI/Ops.2/2020 . The application of criminal sanctions against the forced retrieval of the bodies of Covid-19 patients still refers to the Criminal Code, Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine which in this provision contains responsibility, criminal sanctions against the perpetrators of the crime of forced removal of corpses. Covid-19 patient.]]>
Copyrights © 2022
