<![CDATA[Pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, pemerintahan raja sebenarnya merupakan hubungan yang hierarkis antara satuan-satuan kekuasaan yang berdiri sendiri, sangat otonom dan dapat mencukupi kebutuhan sendiri, yang secara vertical dihubungkan oleh ikatan-ikatan perorangan diantara beberapa pemegang kekuasaan (bupati). Selain dari ikatan-ikatan penghubung berupa pengabdian dan kesetiaan kepada satu orang yang sama, yaitu raja, nampaknya tidak ada hubungan administrative secara horizontal yang dapat memastikan atau melindungi kemerdekaan para bupati dari satu sama lainnya. Dalam kenyataannya tindakan sewenang-wenang terhadap sesama pejabat raja mudah terjadi bila daya pengawasan pemerintah pusat menjadi lemah. Keadaan yang demikian menggoda para pejabat raja (para bupati) untuk bertindak sewenang-wenang terhadap sesamanya, sebab otonomi yang diberikan kepada para pejabat (bupati) itu disertai dengan hak untuk memiliki Angkatan bersenjata sendiri.]]>
Copyrights © 2003
