PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN PARA PENGEMBANG PERUMAHAN DALAM SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DI KOTA BANDUNG

Nunik Ainun
Budi Kurniadi

Jurnal SOSPOL
Vol 21 No 1 (2016): Vol. 21, No. 1, Juni 2016

Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Namun pada kenyataannya kondisi PSU perumahan yang ada saat ini kurang memadai. Hal tersebut disebabkan oleh tidak seimbangnya penyediaan PSU dengan pengembangan perumahan. Dalam pembangunan perumahan setiap pengembang memiliki kewajiban untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan. Meskipun penyediaan PSU adalah kewajiban pengembang perumahan namun pada dasarnya permasalahan perumahan merupakan permasalahan yang perlu ditangani bersama-sama dengan stakeholder terkait perumahan dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan pihak pengembang.