<![CDATA[AbstrakKeberhasilan pelaksanaan pendaftaran tanah sistimatis lengkap (PTSL) yang mencapai 43,7 juta dalam tahun 2017-2021 menjadi monumental dari sisi kebijakan publik. Namun pada sisi lain, dari semua produk sertipikat sistimatis lengkap didalamnya ada sekitar 10% sampai 40% yang masih melekat catatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Terutang yang belum dilunasi para penerima hak. Masalah itulah yang kemudian menjadi issu dalam penelitian ini, dan berdasarkan metode penelitian yuridis-normatif, simpulan penelitian mengarahkan bahwa semua BPHTB Terutang dari PTSL merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak yang harus ditagih pemerintah daerah karena mandat UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diundangkan di tahun 2009 dan UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2022.Kata kunci: pendaftaran tanah, BPHTB, pemerintah daerahAbstractThe successful implementation of complete systematic land registration (called as PTSL) which reached 43.7 million during 2017-2021 became monumental as public policy. But in the other side, of entire of systematic certification products in it inherent about 10% to 40% that are have the tax related of land/building right (called as BPHTB) that has not been repaid by the rights subject. The issue of BPHTB that became an issue in this researched, and based on juridical-normative research methods, the conclusion is that entire tax debts of BPHTB from the complete systematic land registration program is local revenue from tax that should be billed by the local government as ordered by law of local tax and local retribution (PDRD ) that promulgate of the year 2009 and law of financial relation between central and local governement of the year 2022.Keyword: systematic land registration, land/building right tax, local government]]>
Copyrights © 2022
