<![CDATA[AbstrakKekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di masyarakat Indonesia, akan tetapi para korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hal yang terjadi terhadap seorang istri yang menjadi korbannya meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa suami pun bisa menjadi korbannya, sangat jarang kasusnya dilaporkan secara pidana, para korban tersebut lebih memilih mengakhiri permasalahannya dengan jalan perceraian. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT masih lemah dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Alasan seseorang untuk mengajukan gugatan perceraian harus beralasan hukum, sebagaimana yang diperbolehkan menurut UU No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Kekerasan dalam Rumah Tangga.  AbstractDomestic violence is common in Indonesian society, but victims of domestic violence in the case of a wife who is a victim even though it cannot be denied that the husband can be the victim, very rarely the case is criminally reported, the victims are more choose to end the problem with divorce.This research was conducted aiming to find out the application of Law No. 23 of 2004 concerning PKDRT is still weak in efforts to protect the rights of women and to know the basics of judges' considerations in deciding divorce cases due to domestic violence.A person's reason for filing for divorce must be legal, as permitted under Law No.1 of 1974, PP No.9 of 1975 and Compilation of Islamic Law. Keywords: Marriage, Divorce, Domestic Violence.]]>
Copyrights © 2020
