ANALISIS DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM TERHADAP PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica

AbstractArticle 56 of Law Number 8 Year 1981 About the Criminal Procedure Code explains the role of the Legal Counsel in criminal justice. The role can be maximally as the objective of the existence of rules that require a legal counsel in the criminal justice system, then in the draft amendment of the draft of the Criminal Procedure Code should be added to the rules that define the illegality of the process without such legal counsel as well as the role of legal counsel as Law Enforcers can be maximized , then the current rule rules contained in the Criminal Procedure Code that are not in accordance with the capacity of the Legal Counsel as law enforcers are revoked among them. The provisions of article 70 paragraph (2), paragraph (3) and paragraph (4). Need to make the rules more firmly, so that legal certainty can be achieved. Keywords: analysis, political law, article 56, criminal procedure code AbstrakPasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan tentang peran Penasihat Hukum dalam peradilan pidana. Perannya dapat maksimal sebagaimana yang menjadi tujuan dari adanya aturan yang mewajibkan adanya penasihat hukum dalam sistem peradilan pidana, maka dalam rancangan perubahan RUU KUHAP perlu ditambahkan aturan yang mengaskan tentang tidak sahnya proses tanpa adanya penasihat hukum tersebut serta peran penasihat hukum sebagai Penegak Hukum hukum dapat maksimal, maka atauran aturan yang sekarang ini terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang tidak sesuai dengan kapasitas Penasihat Hukum sebagai penegak hukum dicabut diantaranya. Ketentuan pasal 70 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Perlu dibuat aturan yang lebih tegas, agar kepastian hukum dapat tercapai. Kata kunci: analisis, politik hukum, pasal 56, KUHAP