PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK

Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica

AbstractThis study about legal protection for children in obtaining birth certificates based on the principles of the child protection. Regardless of his/her parents’ religion and political orientation, the issuance of his/her Birth Certificate by the State is the most basic human rights that a child does have because the existence of a new legal person is actually recognized after the birth is listed. Unfortunately, many children in Indonesia do not have Birth Certificates that are Februari 2018, 9.904.788 million. There are two objectives that this study sought after: One, Reviewing and analyzing legal protection for children in obtaining a birth certificate; This study uses a normative approach, specifically the analytical descriptive approach. The conclusion of the study shows that Laws that exist on how birth certificates are obtained do not protect children due to one regulation with another existing regulation are discordant making the implementation to be inconsistent or difficult; Ministries of women’s empowerment and child protection encourage regents or mayors to make local regulations without penalties by awarding.  Keywords: Protection of law, child, birth certificate. AbstrakPenelitian ini tentang Perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh akta kelahiran berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak.Pencatatan kelahiran adalah hak setiap warga negara yang paling dasar yang seharusnya diberikan Negara karena eksistensi legal seseorang sebenarnya baru diakui setelah kelahirannya dicatatkan tapi kenyataannya banyak anak-anak yang belum mempunyai akta kelahiran Februari 2018 yaitu 9,904.788 juta jiwa. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh Akta Kelahiran. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatifdengan spesifikasi penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, Peraturan perundang-undang yang ada tentang akta kelahiran banyak  yang belum melindungi anak-anak dalam memperoleh akta kelahiran ini disebabkan karena satu Peraturan dengan Peraturan yang lain ada yang tidak harmonis dan juga dalam pelaksanannya ada yang tidak konsisten atau susah untuk dilaksanakan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong Bupati/Walikota untuk membuat Perda tanpa denda dengan memberikan penghargaan. Kata kunci: Perlindungan hukum, anak, akta kelahiran