AbstractThe aim of this study is to investigate and / or mapping the implementation of policy Children Against the Law in West Jakarta Police as stated in the Act Children Criminal Justice System. Method using a type of research study by the normative juridical nature of descriptive analytical research approach through legislation (statute approach) using the data collection tool library research to obtain secondary data sourced from primary legal materials and secondary legal materials with field data supported the form of interviews with informants who includes the West Jakarta Police, Courts.  Data analysis is a qualitative analysis. In accordance with the Convention on the Rights of the Child which has been ratified by Indonesia through Presidential Decree. 36 In 1990, Indonesian should have been committed in the protection of children's rights. In addition, Indonesia also has Law No. 23 of 2002 on Child Protection as an effort to provide the protection of the rights of children in areas such as education, health, religion, and social, including the rights of children in conflict with the law. Children in conflict with the law, including the criteria given in the Special Protection as stated in Article 59 of Law No. 23 of 2002. It is the responsibility of the government and society. Article 64 of Law No. 23 of 2002 further stated that the protection of children in conflict with the law covers children in conflict with the law and child victims of crime. This research is the development of legal theory with Children with case law, the judicial process is still required and processed in the legislation that is currently in effect and has not applied the concept of Diversion and Restrorative Justice (restorative justice) is broadly provide safeguards best for the child. Keywords: children against the Law, diversion, restrorative justice. AbstrakPenelitian ini bertujuan  adalah untuk mengetahui dan/atau memotret penerapan atau implementasi pelaksanaan kebijakan Anak Berhadapan dengan Hukum di Polres Jakarta Barat sebagaimana di amanahkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriftif analistis melalui pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menggunakan alat pengumpul data studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan didukung data lapangan berupa wawancara dengan informan yang meliputi Polres Jakarta Barat, Badan Peradilan . Analisis data adalah analisis kualitatif. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, maka seyogyanya Indonesia telah berkomitmen dalam upaya perlindungan hak anak secara keseluruhan. Disamping itu, Indonesia juga telah mempunyai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai satu upaya dalam memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial termasuk hak anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kriteria yang diberikan Perlindungan Khusus seperti yang di nyatakan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan lebih lanjut bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Penelitian ini merupakan pengembangan dari teori hukum Anak yang mengalami perkara dengan hukum, dalam proses peradilan masih diperlukan dan diproses dalam peraturan perundang-undangan yang pada saat ini berlaku dan belum menerapkan konsep Diversi dan Restrorative Justice (keadilan restoratif) yaitu secara garis besar memberikan upaya perlindungan untuk terbaik anak.Kata kunci : Anak,  Diversi,  Restrorative Justice.
Copyrights © 2013