Pengaruh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Di Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia

Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Vol 3, No 2 (2006)

Elemen gerakan buruh begitu disibukan oleh urusan produk perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah. Sudah tidaknya terhitung beberapa banyak aksi buruh berkaitan dengan penolakan atas produk perundang-undangan yang hingga saat ini tidak jelas nasibnya. Hukum merupakan produk dari orang yang telah ditentukan, sehingga menjadikannya sumber dari komando atau perintah, yang selanjutnya diasumsikan kemudian, bahwa komando atau perintah itu merupakan pengungkapan kehendak dari beberapa orang. Berbicara kepastian hukum, pasti berbicara dengan penegakan hukum, serta siapa yang memberi kepastian hukum itu sendiri. Isi dari produk hukum tersebut memang sebaliknya merupakan perintah bagi warga negara serta memiliki manfaat juga nilai ekonomis, serta memberikan perlindungan bagi warga negara, sehingga dapat berkarya, mencari penghidupan yang layakKata Kunci: Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Kepastian Hukum