<![CDATA[AbstrakSeorang Kepala Desa Sonowangi telah menjalankan peranannya dalam membuat regulasi hukum yakni Peraturan Desa, akan tetapi secara prosedur tahapan Pembentukan Peraturan Desa, Pemerintah Desa Sonowangi berjalan kurang sesuai dengan amanah Pasal 69 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada beberapa tahapan yang telah dilompati selama proses Pembentukan Peraturan Desa, seperti: tidak adanya penyerahan Rancangan Peraturan Desa kepada Bupati setelah penyusunan dan pembahasan untuk mendapatkan evaluasi, tidak adanya pencatatan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa setelah Rancangan Peraturan Desa tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan telah diundangkan. Beberapa hal yang disebutkan diatas dikarenakan adanya kendala SDM yang memang kurang memahami berbicara di bidang Hukum dan partisipasi masyarakat yang minim dalam menyupport Pembentukan Peraturan Desa dan pelaksanaan Peraturan Desa pun kurang begitu efektif.Kata Kunci : Kepala Desa, Peraturan Desa AbstractA Village chief of Sonowangi has played a role in making legal regulations, namely the village regulation, but according to the procedures for the formation of village regulations, the government of the Sonowangi has a lack of compliance with Article 69 of Law No. 6 of 2014 concerning villages there have been several stages which have been skipped during the formation of village regulations, such as the absence of the village regulations drafting to the district head after the preparation and discussion to obtain an evaluation, the absence of records in the gazette village and village head after the village arrangement design was decided. Village regulations and promuigated some of the things mentioned above, due to the contraints of human resources who do not really understand about speaking in the field of law and the lack of communities participation in supporting the establishment of village regulations and the implementation of village regulations are not very effective.Keywords: Village Head, Village Regulations]]>
Copyrights © 2019
