PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA PERDAGANGAN RETAIL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELIDUNGAN, PEMBINAAN, DAN PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN (Studi di Kota Batu)

Yuli Eka Yanti

Dinamika
Vol 28, No 19 (2022): Dinamika

ABSTRCTThe step towards supervision of trading business licensing is a step to reduce violations of the provisions of trading business licensing. The existence of a unified administrative system starting from the central government to the regions, will have an influence on the unity of the form of licensing services and supervision of licensing which leads to meeting the needs of the community. Retail entrepreneurs are also expected to be able to resolve licensing issues in order to run their business properly. This writing is motivated by the existence of problems, namely, the process of supervising retail trade business permits based on the Batu City Regional Regulation Number 2 of 2019 in Batu City. Constraints in the implementation of supervision of retail trade business permits in Batu City. As well as efforts to overcome obstacles in the implementation of supervision of retail trade business permits in Batu City. This research is an empirical type of research, using a sociological juridical approach. Collecting legal materials through library research and field studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.Keywords: Retail Trade, Licensing, Supervision.ABSTRAKLangkah terhadap pengawasan perizinan usaha dagang merupakan langkah untuk mengurangi pelanggaran terhadap ketentuan perizinan usaha perdagangan. Adanya kesatuan sistem administrasi mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, akan membawa pengaruh terhadap kesatuan bentuk pelayanan perizinan dan pengawasan perizininan yang bermuara kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk para pengusaha retail juga diharapkan agar dapat menyelesaikan masalah perizinan agar dapat menjalankan usahanya dengan baik. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, Proses pengawasan izin usaha perdagangan retail berdasarkan Perda Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 di Kota Batu. Kendala Dalam pelaksanaan pengawasan izin usaha perdagangan retail di Kota Batu. Serta upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengawasan izin usaha perdagangan retail di Kota Batu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Kata Kunci: Perdagangan Retail, Perijinan, Pengawasan.