<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak kriminal perjudian dalam Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, serta untuk mendeskripsikan upaya-upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak kriminal perjudian dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak kriminal perjudian dalam Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia dilakukan secara tersistematis dan sengaja oleh jaringan aktor perjudian (botoh) dan terdapat interaksi secara langsung dan tidak langsung dengan kandidat calon. Perjudian politik ini dilakukan secara sengaja di warung-warung dan secara online untuk meningkatkan elektabilitas calon. Terdapat perjudian yang dilakukan dengan motif kebiasaan dan motif ekonomi, seperti investasi. Upaya persuasif dan upaya hukum dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak kriminal perjudian dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Upaya persuasif dapat dilakukan dengan mengikutsertakan peran masyarakat di dalam menangkap pelaku tindak kriminal perjudian dalam Pilkada dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil dan juga disertai dengan barang bukti. Polisi juga meningkatkan jumlah personel dan melakukan pemetaan titik-titik yang berpotensi didapati tindak kriminal perjudian dalam Pilkada. Upaya hukum juga dilakukan dengan berlandaskan pada KUHP dan aturan di dalam Undang-Undang yang berlaku untuk menjerat para pelaku tindak kriminal perjudian di dalam Pilkada. This research aimed to identify the gambling as the criminal form in the Indonesian election, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), and describe the policy efforts in overcoming this problem. The research shows that the gambling was carried out systematically and on purpose by the gambler actor’s network (botoh). There were many interactions between the botoh and the leader candidates directly or indirectly. The political gambler was conducted on purpose in food courts and online sites to increase the candidate’s electabilities. The motivations were varied, such as economic or investation and habit purposes. The police department conducts persuasive and legal efforts in overcoming this problem. The persuasive efforts are conducted by involving the community to catch the criminal and by giving appreciation. The police department also increases the personnel and does some point mappings in the potential places for gambling. The legal effort is done using the KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) and the Criminal Law (UU, Undang-Undang) to trap the criminals. ]]>
Copyrights © 2021
