PENERAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA MENGENAI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

Rike Fajri Maulidiyah

Dinamika
Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Abstrak Pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut berupa Buku Tanah dan sertifikat tanah. Kementerian ATR/ Kepala BPN mengeluarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai Program Prioritas Nasional, program ini dimaksudkan untuk golongan masyarakat menengah sampai dengan golongan ekonomi rendah dapat memiliki sertifikat hak atas tanah dengan biaya murah, serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta kendala yang menghambat proses pelaksanaan PTSL, maupun upaya penyelesaian kendala di Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi kepustakan diolah secara kualitatif.Kata kunci: Pendaftaran tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Abstract The land registry to provide legal certainty and legal protection to rights holders on the ground, with the evidence produced at the end of the registration process in the form of land book, land and land titles. Ministry ATR / Head of BPN issuing program Land Registry Systematic Complete (PTSL) as National Priority Program, this program is intended for community groups medium to economic group low can have a certificate of the right to land at reasonable cost, as well as to provide a legal guarantee to rights holders above the ground. This study aims to determine how the application of the Regulation of the Minister of ATR / Head of BPN No. 6 of 2018 on Land Registration Complete Systematic (PTSL), as well as the obstacles that hinder the implementation process PTSL, as well as efforts to resolve problems in the village Jombok District Ngoro Jombang. The method used is the juridical empirical sociological juridical approach, data obtained from interviews, observations and qualitative kepustakan processed.Keywords: land registration, Systematic Land Registration Complete (PTSL).