Artikel ini mendiskusikan paradigma baru dari hukum Islam yang ditawarkan oleh Muḥammad ShaḥrÅ«r, salah seorang dari pemikir Muslim kontemporer dari Syiria. Fokus kajian dalam tulisan ini adalah mengkritisi upaya redefinisi terhadap konsep-konsep dasar Hukum Islam oleh ShaḥrÅ«r. Menurut ShaḥrÅ«r redefinsi konsep-konsep dasar dalam Hukum Islam harus dilakukan sebagai starting point dalam membangun paradigma baru hukum Islam yang lebih berbasis antroposentris, -bukan teosentris. Hukum Islam adalah hukum sipil, demokratis dan positif. Oleh karenanya sangat memÂbutuhkan definisi-definisi yang lebih realistis, elastis, dan implementatif. Bagi ShaḥrÅ«r, eksistensi paradigma baru, yaitu demoÂkratisasi Hukum Islam ini terasa sangat urgen di tengah kondisi dunia Muslim saat ini yang berada pada era negara bangsa, konÂstitusionalisme dan demokrasi, cepat berubah, dan semakin jauh dari masa tirani sama sekali.***This article discusses the new paradigm of Islamic law which is offered by Muḥammad ShaḥrÅ«r, one of the contemporary Muslim thinkers from Suria. The focus of study on this paper is an attempt to criticize the redefinition of the basic concepts of Islamic law in ShaḥrÅ«r view. According to ShaḥrÅ«r, redefinition basic concepts in Islamic law must be done as a starting point to develop a new paradigm of Islamic law which is based on anthropocentric approaches, not theocentric approaches. Islamic law is civil law, democratic and positive. Therefore, it requires more realistic, elastic, and implementable definition. For ShaḥrÅ«r, the existence of a new paradigm, such as the democratization of Islamic law is very urgent in the midest of the Muslim world today on the era of the nation state, constitutionalism and democracy, rapidly changing, and increasingly distant from the tyranny period.***Keywords: hukum Islam, paradigma baru, uṣūl al-fiqh, ḥudÅ«d
Copyrights © 2014