<![CDATA[Tulisan ini hendak melacak, baik konsep maupun praktik, bagaimana penerapan partisipasi sebagai bentuk demokrasi dalam proses pembentukan hukum. Pertama, terdapat asumsi bahwa demokrasi di Indonesia terlalu fokus pada demokrasi elktoral. Kurang melembagakan secara optimal demokrasi substansial. Salah satunya melalui partisipasi dalam pembentukan hukum. Kedua, terdapat pelbagai kekurangan, seperti pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai konsep yang bagaimana hendak dilembagakan dalam partisipasi publik pada proses pembentukan hukum. Bagaimana menentukan pihak yang dilibatkan dalam proses partisipasi. Ketiga, tulisan ini hendak menggagas bagaimana apabila diadopsi konsep demokrasi deliberatif di dalam konteks pembentukan hukum di Indonesia. Apa saja tantangannya dan bagaimana prospeknya. Dalam analisis tulisan ini juga dicoba ditelaah bagaimana antisipasi hukum dalam konteks demokrasi deliberatif mengenai era post-truth yang ditandai meluasnya hoax di ranah publik.]]>
Copyrights © 2020
