<![CDATA[ ABSTRAKPengusahaan energi di Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil dan energi habis pakai, yang ketersediaannya semakin menipis. Di sisi lain Indonesia memiliki keuntungan besar atas letaknya di Ring of fire dengan berbagai potensi sumber energi lainnya. Transisi energi ke energi baru terbarukan (EBT) sedang menjadi perhatian dunia maupun pemerintah Indonesia. Ketidaktersediaan payung hukum akan menyebabkan chaos dalam pengusahaan EBT, khususnya mengenai pengusahaannya. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan industri pengusahaan EBT dan model instrumen yuridis pengusahaan energi EBT dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan hukum. EBT memiliki karakteristik yang berbeda dengan migas maupun pertambangan lainnya. Beberapa negara seperti Jerman, Malaysia dan Philipina memiliki pengaturan khusus dalam bentuk Renewable Energy Act. Pengaturan di Indonesia masih bersifat sektoral dan bertumpu pada peraturan menteri semata. Dimana kebijakan dalam peraturan menteri mudah mengalami perubahan dan rentan dengan berbagai kepentingan. Melihat karakteristik EBT, model pengusahaan yang tepat ialah dengan menggunakan sistem perizinan. Perizinan dinilai dapat memberikan kedudukan pemerintah sebagai main control dalam pengusahaan. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan sepihak dalam pengelolaan dan pengawasan pengusahaan EBT yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam SDG’s. Sebaliknya, apabila pengusahaan EBT dengan sistem kontrak maka kedudukan pemerintah dengan pelaku usaha menjadi setara (equality rights). Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya gerak pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.Kata kunci: Instrumen Yuridis; EBT; Ketahanan Energi Nasional.ABSTRACTEnergy business in Indonesia is still very dependent on fossil energy and consumable energy, whose availability is dwindling. On the other hand, Indonesia has a great advantage over its location in the Ring of fire with various other potential energy sources. The transition of energy to new and renewable energy is becoming a concern for both the world and the Indonesian government. The unavailability of a legal umbrella will cause chaos in NRE exploitation, especially regarding its exploitation. This writing aims to examine the regulation of the renewable industry and the model of the juridical instrument for the exploitation of renewable in realizing national energy security. The preparation of this article uses a normative juridical research method with a statutory, conceptual and comparative legal approach. NRE has different characteristics from oil and gas and other mining. Some countries such as Germany, Malaysia and the Philippines have special arrangements in the form of the Renewable Energy Act. Regulations in Indonesia are still sectoral in nature and rely solely on ministerial regulations. Where policies in ministerial regulations are easy to change and vulnerable to various interests. Looking at the characteristics of NRE, the right business model is to use a licensing system. Licensing is considered to provide the government's position as the main control in the business. The government can issue unilateral policies in the management and supervision of NRE exploitation in accordance with the principles in the SDGs. On the other hand, if the renewable is operated under a contract system, the position of the government and business actors will be equal (equality rights). This has implications for the limited movement of the government in realizing national energy security.Keywords: juridical instrument; renewable energy; national energy security.]]>
Copyrights © 2022
