<![CDATA[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi merupakan dasar penyelenggaraan bidang Jasa Konstruksi yang meliputi dasar pelaksanaan kegiatan konstruksi melalui kontrak konstruksi. Undang-Undang ini tidak mengatur mengenai ketentuan teknis kontrak konstruksi sehingga masih menyimpan potensi munculnya perbuatan merugikan bagi penyedia jasa konstruksi. Padahal di dalam prakteknya ketentuan teknis inilah yang menjadi awal masalah dari kontrak konstruksi. Artikel bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kontrak konstruksi yang memberikan perlindungan bagi penyedia jasa konstruksi agar terhindar dari perbuatan merugikan yang muncul karena itikad baik dalam kontrak konstruksi masih tidak jelas wujudnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual tentang kontrak konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur konsep perbuatan tidak merugikan sebagai klausul wajib dalam kontrak konstruksi. Belum ada jaminan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan tidak merugikan bagi penyedia jasa dalam kontrak konstruksi. Perlu diatur dalam perundang-undangan jasa konstruksi perihal perbuatan tidak merugikan sebagai klausul wajib dalam kontrak konstruksi, agar perbuatan tidak merugikan dalam pelaksanaan kontrak konstruksi tidak lagi terjadi. Bentuk perlindungan hukum yang muncul dari konsep perbuatan tidak merugikan yaitu secara konkret perlu dibentuk Peraturan Presiden khusus yang mengatur perihal Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Pembangunan Infrastruktur milik Pemerintah yang berbeda dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum.Kata Kunci: Infrastruktur, Konstrak Konstruksi, Pengguna Jasa, Konstruksi, Penyedia Jasa Konstruksi.]]>
Copyrights © 2022
