<![CDATA[RPJMN 2015 – 2019 dan draft RPJMN 2020-2024 mentargetkan kemantapan jalan Provinsi sekitar 75% dan jalan Kabupaten sekitar 65%. Sampai saat ini masih terjadi backlog atas target kemantapan tersebut sekitar 6%. Maksud pekerjaan ini adalah melakukan penilaian teknis sebelum pra-verifikasi yaitu diantaranya berupa Penilaian Teknis dan pengadaan/tender untuk semua kontrak di dalam PHJD serta memberikan masukan perbaikan terhadap kualitas pekerjaan fisik dan pemenuhan item tata kelola sebelum verifikasi dilakukan. Verifikasi dilakukan sebagai syarat untuk pencairan hibah. Besaran alokasi dana hibah untuk konstruksi dan dana insentif sesuai dengan yang tercantum di dalam SPPH dan PHD. Dalam pelaksanaan PHJD, pemerintah daerah melakukan pembiayaan terlebih (pre finances )dahulu atas kegiatan penanganan jalan provinsi/kabupaten dan peningkatan tata kelola penanganan jalan. Tim Teknis melakukan pendampingan teknis mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta melakukan verifikasi atas hasil pekerjaan. Adapun verifikasi dilaksanakan melalui mekanisme verifikasi tahap I, tahap II dan tahap III sesuai dengan PMM. Hasil verifikasi terhadap Kabupaten Pesisir Selatan hasil diperoleh: a.Tahap I dari 18 dokumen output institusi 3 belum terpenuhi, b. Tahap II dari 20 dokumen output institusi semua terpenuhi, c. Tahap III dari 24 dokumen output institusi 1 belum terpenuhi. Total Nilai reimbursment lebih besar yaitu Rp.24.289.859.998,34 dari Nilai kontrak sebesar Rp.23.336.596.000,00; persentase penggantian adalah 104,8% dari nilai kontrak. Nilai penggantian dapat melebihi nilai kontrak maupun kurang dari nilai kontrak pekerjaan tergantung hasil verifikasi pelaksanaan pekerjaan. Program PHJD juga dapat membantu secara teknis untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan jalan daerah di wilayah penerima PHJD]]>
Copyrights © 2021
