<![CDATA[Berdasarkan survey KPK, Kementerian Agama merupakan institusi terkorup dan belum mendukung e-transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat framework e-transparansi dan menetapkan aturan desain desain interface agar mampu mendukung kualitas peningkatan transparansi dari pemerintah kepada publik. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur dan observasi online. Setelah melakukan studi literatur dengan fokus pada korelasi antara e-government, e-transparansi dan web, penelitian dilanjutkan pada penetapan aturan teknis desain interaktif berdasarkan delapan golden rules desain interface interaktif dan komponen-komponen usability. Hasilnya menunjukkan bahwa e-demokrasi merupakan salah satu tujuan e-government. Dalam tataran praktis, dapat direpresentasikan dengan website interaktif. Website interaktif dapat digunakan sebagai salah satu media pencegahan korupsi. Adapun strategi pencegahan korupsi dapat berupa penguatan transparansi yang mana strategi ini harus melibatkan partisipasi masyarakat, di antaranya melalui website. Dengan kata lain, website merupakan salah satu perwujudan dari e-transparansi. E-transparansi merupakan strategi untuk e-demokrasi. Website dapat digunakan sebagai media e-transparansi. Sebuah web transparansi dapat dibangun berdasarkan fitur-fitur interaktif.]]>
Copyrights © 2020
