<![CDATA[Jurnal ini membahas Tinjauan Yuris Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan ekosistem Terumbu Karang Dalam Kasawan Konservasi (Stu Kasus Putusan No. 8/Pid.B/2016/PN.Pangkajene), Kemuan rumuskan Kedalam Beberapa Rumusan Masalah Yaitu: (1) Bagaimanakah Peraturan Hukum Terhadap Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang kawasan Konservasi. (2) Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang dalam Kawasan Konservasi Putusan No.8/pid.B/2016/PN.pangkajene.Metode Penelitian yang digunakan Adalah Kualitatif Dengan Menggunakan Pendekatan Yuris – Empiris, Serta Mengunakan Metode Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi Serta Menggambarkan Fakta Yang Terja lapangan. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa: (1) Bagaimanakah Peraturan Hukum Terhadap Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang kawasan Konservasi dalam Undang-Undang Ini Sudah Jelas Mengatur Tentang Larangan Merusak Ekosistem Trumbu Karang Terdapat Pada Pasal 35 Huruf A,B,D dan D Yaitu Yang Pertama Menambang Terumbu Karang Yang Menimbulkan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang, Kedua Mengambil Terumbu Karang Kawasan Konservasi Ketiga Menggunakan Bahan Peledak,Bahan Beracun dan Atau Bahan Lain Yang Merusak Ekosistem Terumbu Karang Ke Empat Menggunakan Peralatan,Cara, dan Metode Lain Yang Merusak Ekosistem Terumbu Karang. (2) Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Ekosistem Trumbu Karang Dalam Kawasan Konservasi Putusan, Sesuai Pernyataan Hakim PN Pangkajene Mengatakan Bahwa Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sudah Sesuai Berdasarkan Atas Tuntutan Penuntut Umum dan Fakta Fakta Persidangan, Kemuan Hal Tersebut Menja Bahan Pertimbangan Bagi Majelis Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan. Pemerintah Perlu Mensosialisasikan Lagi Aturan Terkait Serta Kawasan Konservasi Terumbu Karang Terkhusus Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Agar Tidak Adalagi Kejadiaan Yang Dapat Merugikan Berbagai Pihak Dan Merusak Keindahan Alam Karena Masih Banyak Masyarakat Atau Nelayan Itu Senri Yang Tidak Paham Betul Isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.]]>
Copyrights © 2022
