The formation of regulations cannot be separated from the dimension of the legal report. The formation of law in Indonesia is a compromise of political elites in Indonesia's multi-party government system. Not only is the formation of laws purely a legal product, but also as a political product. In fact, it is a struggle between political interests that underlie and collaborate among the interests of various parties, including foreign interests. Therefore, in the practice of forming laws in Indonesia, there are often deviations from the ideological foundation of the state starting from the old order era, the new order and the current era of reform. This research reveals the main causes of these irregularities. Pembentukan peraturan tidak lepas dari dimensi laporan hukum. Pembentukan hukum di Indonesia merupakan kompromi elit politik dalam sistem pemerintahan multi partai di Indonesia. Pembentukan undang-undang tidak hanya semata-mata merupakan produk hukum, tetapi juga sebagai produk politik. Padahal, itu merupakan perebutan kepentingan politik yang melandasi dan mengkolaborasikan kepentingan berbagai pihak, termasuk kepentingan asing. Oleh karena itu, dalam praktik pembentukan undang-undang di Indonesia seringkali terjadi penyimpangan dari landasan ideologis negara mulai dari era orde lama, orde baru, dan era reformasi saat ini. Penelitian ini mengungkap penyebab utama penyimpangan tersebut.
Copyrights © 2022