PROFIL PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA JAWA TENGAH (Tinjauan pada Pengembangan Komoditas Jagung)PROFILE OF POLICY AND AGRICULTURE DEVELOPMENT IN PURBALINGGA REGENCY CENTRAL JAVA(The Study on Development of Corn)

, Tobari ( Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman)
Dharmawan, Budi ( Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman)

Pembangunan Pedesaan
Vol 4, No 2 (2004)

Pembangunan wilayah melalui pendekatan sektor pertanian harus mampu memanfaatkan keunggulan komparatif dari setiap wilayah yang berbeda, sehingga mampu memberikan dampak ekonomi pada wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi komoditas jagung di Kabupaten Purbalingga, seberapa besar tingkat konsentrasi dan spesialisasi, wilayah yang mengalami pertumbuhan dan punya daya saing baik, dampak kebijakan pemerintah pada pengembangan jagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.a). Wilayah yang mempunyai potensi komoditas basis jagung adalah Kecamatan Karangreja, Mrebet, Kertanegara, Karanganyar, Kutasari, Padamara, Pengadegan, Bojongsari, dan Purbalingga. b). Komoditas basis cenderung menyebar tidak merata dan tidak ada satu pun wilayah yang melakukan konsentrasi dan spesialisasi, c) Ada kecenderungan Kecamatan Bojongsari, Kutasari, Mrebet, Karangreja, dan Karangmoncol yang memiliki pertumbuhan dan daya saing yang baik untuk usahatani jagung dibanding dengan wilayah lain. 2. a). Tidak terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa dampak kebijakan pemerintah melindungi petani jagung dengan melakukan proteksi terhadap harga input tradable (input yang diperdagangkan internasional). b). Secara finansial dan ekonomi, petani lebih efisien menggunakan sumberdaya domestik untuk usahatani jagung. c). Tidak terdapat kebijakan pemerintah yang cukup signifikan yang menyebabkan harga finansial lebih rendah dari pada harga sosial, sehingga petani menerima harga lebih rendah sebesar 79 persen dari harga yang seharusnya diterima. d). Dampak kebijakan pemerintah secara total telah terjadi disincentive, sehingga ada indikasi bahwa tidak terdapat kebijakan pemerintah yang bersifat melindungi petani terhadap harga output maupun subsidi input, surplus produsen berkurang, karena terjadi pengalihan laba usaha kepada masyarakat. Disarankan kebijakan pengembangan harus diarahkan dan memperhatikan pemanfaatan sektor basis ekonomi potensial dan sektor yang menyediakan masukan maupun sektor yang memanfaatkan lebih lanjut produk dari sektor basis tersebut.