Analisis Yuridis Kedudukan Fatwa Mui Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Studi Kasus Fatwa Mui Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella di Kota Bandar Lampung)

Eva Yuliana (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung)
Tubagus Muhammad Nasarudin (Universitas Malahayati)
Andre Febian Perdana (Dosen Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung)

Jurnal Hukum Malahayati
Vol 3, No 2 (2022)

Fatwa merupakan jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah. Fatwa dikeluarkan oleh MUI sebagai suatu keputusan tentang persoalan yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat islam di Indonesia. Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yaitu Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR). Vaksin MR yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak luput dari pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal ini di latar belakangi bahwa vaksin MR mengandung zat babi yang hukumnya haram di kalangan masyarakat muslim. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris yang bersifat eksploratif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Fatwa MUI dapat disetarakan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama, sehingga dalam kehidupan umat islam, tidak mengikat secara hukum, akan tetapi mengikat secara agama semata.