<![CDATA[Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu wilayah yang menjadi barometer pelayanan publik memandang bahwa visi Gubernur DIY yang digambarkan dalam lima kemuliaan, untuk kemuliaan martabat manusia Yogja sebagai sebuah pedoman. Dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dimungkinkan adanya kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kendala ini dimungkinkan terjadi karena adanya adaptasi dan transisi dari kebijakan lama ke kebijakan baru yang belum ada pada era sebelumnya. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Penulis ingin membahas tentang kendala dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Riset ini diselenggarakan di kantor Biro Organisasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu Aparatur Sipil Negara yang Organisasi Perangkat Daerahnya mengalami penyederhanaan birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pertama, ialah adaptasi yaitu sebuah proses penyesuaian diri Organisasi Perangkat Daerah beserta sumber daya manusia dengan tugas baru terutama dalam mendistribusikan tugas kantor kepada para staf. Kedua, budaya kerja ini sebenarnya muncul pada individu sumber daya manusia. Aparatur Sipil Negara masih bekerja dengan gaya dan ritme sebagai pejabat eselon IV yang disandang sebelumnya. Ketiga, budaya lokal ialah pengaruh lingkungan sekitar atau institusi lokal yang sudah lama masuk kedalam sendi-sendi birokrasi. Hal-hal baru yang masuk kedalam lingkungan birokrasi harus beralkulturasi dengan budaya setempat supaya dapat diterima oleh semua pihak.]]>
Copyrights © 2022
