Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
Vol 4 No 2 (2022): JGLP, NOVEMBER 2022

Implementasi Kebijakan E- Government dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Lukas Alberto Ndoa (Universitas Komputer Indonesia)
Poni Sukaesih Kurniati (Universitas Komputer Indonesia)



Article Info

Publish Date
10 Nov 2022

Abstract

Aplikasi Kang Pisman adalah aplikasi bank sampah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan Mandalajati dalam melakukan kebijakan terkait pengelolaan sampah. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Implementasi Kebijakan E-Government dalam pengelolaan sampah melalui Aplikasi Kang Pisman Mobile yang merupakan sebuah inovasi dalam menangani permasalahan sampah di kecamatan mandalajati Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metodologi deskriptif. Melalui penelitian kepustakaan, studi lapangan, termasuk pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini mengumpulkan data. mekanisme penentuan informan kepada masyarakat pengguna aplikasi Kang Pisman Mobile adalah teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile sudah berjalan cukup baik yaitu menjalankan aturan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 dalam pengelolaan sampah, Namun, Implementasi kebijakan ini belum seluruhnya tepat sasaran melihat bahwa masyarakat belum mengetahui kebijakan ini hal ini disebabkan dari Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, Transmisi kejelasan dan konsistensi di antara organisasi, kognisi (pemahaman) aparatur, respon, dan intensitas dalam melaksanakan kebijakan, sumber daya ekonomi dan kekuasaan dinilai masih kurang.

Copyrights © 2022






Journal Info

Abbrev

JGLP

Publisher

Subject

Social Sciences

Description

Good Governance; Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Kebijakan publik; Manajemen Publik dan Pemerintahan; Tata Kelola Bencana; Resolusi Konflik; Politik Lokal; dan Demokrasi ...