Jose Basita Meliala, Afifah Kusumadara, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: melialajose@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat isu kasus dari Internet Archive, yang mengadakan program Emergency Library. Adapun pada program tersebut, Emergency Library melaksanakan operasional dari perpustakaan digital menyediakan open access atas koleksi buku digital nya sebanyak 1.400.000 judul untuk dapat diakses E-reading atau E-lending. Namun yang menjadi permasalahan dari kasus ini menyangkut pelaksanaan Emergency Library dengan tidak menerapkan fungsi daftar tunggu dari buku-buku digital sebelum dibaca atau dipinjam oleh pengguna. Oleh akibat program Emergency Library, hadir potensi besar kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana analisis tindakan penyediaan akses dan peminjaman berulang salinan buku digital yang dilakukan oleh lembaga arsip dan perpustakaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (2) Bagaimana analisis fair use dari tindakan penyediaan akses publik dan peminjaman berulang atas karya cipta E-book pada program “Emergency Library” berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ? Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Adapun penelitian dianalisis melalui pendekatan penafsiran gramatikal dan sistematis untuk memahami substansi peraturan perundang-undangan terkait. Dari Penelitian ini penulis mendapat jawaban bahwa : (1) tindakan operasional pada kasus Emergency Library ialah berupa tindakan pertransformasian, pengumuman, serta penggandaan ciptaan, yang dasar operasionalnya berdasarkan penafsiran fair use lewat metode Controlled digital Lending, dan (2) keabsahan dari operasional Emergency Library dalam konteks fair use menurut ketentuan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 ialah tidak terpenuhi. Namun demikian, masih terdapat kelemahan terkhusus dari Undang-Undang No. 28 tahun 2014, yang mengakibatkan ketentuan hukum tersebut tidak dapat diterapkan terhadap kasus Emergency Library. Kelemahan tersebut berupa kekosongan ketentuan hukum hak cipta dalam menentukan besar kerugian dari pelanggaran hak cipta non-komersial, serta pasal pidana hukum hak cipta Indonesia unsur persyaratan ke masih terbatas untuk penggunaan secara komersial. Kedua kelemahan diatas ini tidak sesuai dengan operasional Emergency Library yang tidak komersial. Sehingga diperlukan pembaharuan atas Undang-Undang No. 28 tahun 2014 dengan mengadopsi praktik terbaik berupa metode tes 4 faktor fair use sebagai pertimbangan dalam mengkaji legalitas dari kasus-kasus fair use, serta sekaligus menanggulangi permasalahan kekosongan hukum pada Undang-Undang No. 28 tahun 2014 terkait isu fair use. Kata kunci: fair use, Controlled digital Lending, Emergency Library, Hak Cipta ABSTRACT This thesis discusses the Internet Archive regarding its Emergency Library program that operates a digital library by providing open access to 1,400,000 books as a digital collection that also features E-reading and E-lending. However, this technology does not provide a waiting list feature for users before reading or borrowing books. Thus, this technology also leads to loss for both creators and copyright holders. Departing from the above issue, this research is intended to investigate: (1) how is the provision of access to repeated borrowing of copied books analyzed by Archive and Library Agency according to law Number 28 of 2014 concerning Copyright and (2) how is the fair use analyzed regarding the provision of public access and repeated borrowing of the copyrights of E-books in Library Emergency program according to the provision of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright? This research employed normative-juridical methods, statutory, case, and comparative approaches. The research data were analyzed based on grammatical, comparative, and systematic interpretation to help understand the substance of related laws. The research results reveal that (1) the operational procedures in the Emergency Library involve transformation, announcement, and copying, all of which are based on the fair use principle through the controlled digital lending method, and (2) the Emergency Library in the context of fair use according to Law Number 28 of 2014 is not valid. However, there seem to be legal loopholes in this law regarding the amount of loss that is determined due to non-commercial copyright infringements and the criminal offense-related articles in the law concerning copyright in Indonesia, in which the requirements are still restricted to commercial use only. These two loopholes are not congruent with the operation of a non-commercial Emergency Library. As a consequence, Amendments to Law number 28 of 2014 are required by adopting the best practice with test 4 method of fair use factor that should serve as a consideration to test the legality of fair use cases and to tackle the legal loopholes in Law Number 28 of 2014 concerning fair use. Keywords: fair use, controlled digital lending, emergency library, copyright
Copyrights © 2022