Laila Saskiahanoum, M. Zairul Alam, Diah Pawesti Maharani Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No.169, Malang, Jawa Timur e-mail: laila.afrizal@gmail.com ABSTRAK Undang-undang Hak Cipta negara Indonesia tidak mengatur secara lengkap dan spesifik terkait pengaturan importasi perangkat pengelak Sarana Kontrol Teknologi, sedangkan Undang-undang Hak Cipta Negara Amerika telah mengatur secara spesifik terkait hal ini. Padahal sama dengan Negara Amerika Serikat, negara Indonesia juga sebagai salah satu negara peserta penandatanganan dari World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty 1996, yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif dan memadai dalam hal perlindungan Sarana Kontrol Teknologi, sebagai sistem pengaman sebuah ciptaan ataupun karya digital. (adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention). Lebih spesifiknya pada pasal 52 Undang-undang NO. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait dengan perlindungan Sarana Kontrol Teknologi, tidak mengatur secara lengkap dan spesifik tentang Hak Cipta terkait pengaturan importasi perangkat pengelak Sarana Kontrol Teknologi, namun hal ini dapat dikaitkan dengan UU ITE negara Indonesia yang sebenarnya telah mengatur terkait larangan perangkat lunak maupun keras yang memfasilitasi sebuah pembobolan sistem pengaman komputer, namun tidak secara spesifik mengarah kepada Sarana Kontrol Teknologi. Hal ini perlu diatur secara kesatuan dalam UU Hak Cipta dengan merekomendasikan pengaturan yang tepat berdasarkan studi perbandingan yang dilakukan dengan UU Hak Cipta negara Amerika Serikat dengan melakukan perubahan pada ketentuan Pasal 52 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait Sarana Kontrol Teknologi yakni dengan memberikan pengaturan yang lebih spesifik dan rinci lagi terkait perangkat yang ditujukan atau dikembangkan khusus untuk melakukan pembobolan perusakan, atau pengelakan terhadap Sarana Kontrol Teknologi. Kata kunci: Sarana Kontrol Teknologi, Importasi, Perangkat Pengelak ABSTRACT Copyright law in Indonesia does not specifically govern the importation of circumventing software of the technological controlling device, while copyright law in the US specifically governs this matter, but Indonesia and USA signed the World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty 1996, responsible to give adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention. Article 52 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright related to the protection of technological controlling device does not specifically regulate the copyright regarding the importation of technological controlling device circumventing software, but this matter can be related to the Law concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) in Indonesia that governs both software and hardware intended to hack computer systems. However, this law does not regulate anything related to the technological controlling device. That is, the law concerning Copyright must be taken into account to set a proper regulation. This recommendation, thus, can be given by taking the copyright law in the USA as a comparison and considering the amendment to the provision of Article 52 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regarding the Technological controlling Device by providing a more specific regulation concerning software that is specifically intended to hack or circumvent the technological controlling device. Keywords: technological controlling device, importation, circumventing device
Copyrights © 2022