PELAKSANAAN PASAL 8 AYAT (7) TENTANG VALIDASI DAN VERIFIKASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG FAKIR MISKIN (STUDI DINAS SOSIAL KABUPATEN MALANG)

Duanza Brickita

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022

Duanza Brickita, Iwan Permadi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Kota Malang e-mail: [e-mail] ABSTRAK Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan Pasal 8 Ayat (7) tentang Validasi dan Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Penulis menemukan adanya beberapa masalah dalam Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (7) Tentang Validasi Dan Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan hal tersebut, dalam rumusan masalah penulis menulis: (1) Bagaimana Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (7) Tentang Validasi dan Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Dinas Sosial Kabupaten Malang? (2) Faktor Apa Saja Yang Menghambat Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (7) Tentang Validasi dan Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Dinas Sosial Kabupaten Malang? (3) Bagaimana Solusi Dari Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (7) Tentang Validasi Dan Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Dinas Sosial Kabupaten Malang? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis pelaksanaan Pasal 8 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin yang berada di Kabupaten Malang serta faktor mengambat dari pelaksanaan Pasal 8 Ayat 7 serta solusi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam mengatasi penyaluran bantuan sosial yang tidak merata di Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosio-legal. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder, untuk memperoleh data dilakukan dengan wawancara, observasi ke lapangan, melakukan penyebaran kuisioner kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode tersebut, penulis menyimpulkan dari hasil penelitian ditemukan penyaluran bantuan sosial masih belum merata, dikarenakan kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Desa dan ditemui beberapa hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 8 Ayat 7 serta solusi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam mengurangi penyaluran bantuan sosial yang tidak merata. Kata Kunci: Pelaksanaan, Validasi dan Verifikasi, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ABSTRACT This research studies the implementation of Article 8 Paragraph (7) concerning the Validation and Verification of Integrated Data on Social Welfare. There are several problems regarding the implementation to be further studied: (1) How is Article 8 Paragraph (7) implemented in Social Agency in the Regency of Malang? (2) what factors impede the implementation of Article 8 Paragraph (7) in Social Agency in the Regency of Malang? (3) what are the solutions to the implementation of Article 8 Paragraph (7) in Social Agency in the Regency of Malang? This research aims to find out and analyze the implementation of Article 8 Paragraph 7 of Law Number 13 of 2011 concerning the Poor residing in the Regency of Malang and the factors impeding the implementation of Article 8 paragraph 7 and the solutions given regarding the implementation of the law by Social Agency in the Regency of Malang to tackle the issue of social aid that is not distributed evenly. This research employed socio-legal methods using primary and secondary data which were obtained from interviews, field observation, and questionnaires. The research results reveal that the social aid has not been equally distributed due to poor coordination between the regional government and the village concerned and there are several impeding factors interrupting the implementation of Article 8 Paragraph 7. Solutions have been g