PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PPAT SELAKU PENANGGUNG JAWAB KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN KELENGKAPAN PERSYARATAN DALAM SISTEM HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (HT-EL)

Firly Amalia Rafi Ridha

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022

Firly Amalia Rafi Ridha, Imam Kuswahyono, Herlindah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [e-mail] ABSTRAK Ketentuan pasal 10 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan HT-el) yang menyebutkan bahwa dalam penyampaian dokumen kelengkapan persyaratan dilengkapi dengan surat pernyataan untuk bertanggungjawab terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen kelengkapan persyaratan yang disampaikan. Surat tersebut, wajib dikirimkan oleh PPAT pada jenis pelayanan pendaftaran dan peralihan hak tanggungan. Apabila dalam dokumen persyaratan HT-el terdapat dokumen palsu, maka berdasarkan surat pernyataan PPAT harus bertanggung jawab. Ketentuan ini dapat memberatkan PPAT, sebab terdapat kemungkinan bahwa yang melakukan penyimpangan atau kesalahan adalah pihak terkait lainnya dalam sistem HT-el, namun PPAT diharuskan untuk bertanggungjawab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan interpretasi sistematis dan konstruksi hukum berupa analogi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua sisi perlindungan hukum yang dapat diperoleh PPAT. Pertama pada perlindungan hukum sisi perdata, perlindungan hukum internal yang diperoleh PPAT berasal dari perjanjian yang disusun antara PPAT dan kliennya, sedangkan perlindungan hukum eksternal berupa pembelaan diri dan bantuan hukum. Kedua pada perlindungan hukum sisi pidana, untuk perlindungan hukum preventif telah diatur dalam pasal 3 huruf f Kode Etik PPAT berupa prinsip kehati-hatian. Prinsip ini harus diterapkan oleh PPAT pada saat proses pembuatan akta serta pada proses pendaftaran hak tanggungan. Sedangkan untuk perlindungan hukum represif berupa bantuan hukum, hak dan kewajiban ingkar. Kata Kunci: PPAT, HT-el, perlindungan hukum ABSTRACT The provision of Article 10 Paragraph (2) of the Regulation of Agrarian and Spatial Planning Minister/National Land Agency Number 5 of 2020 concerning Electronically Integrated Mortgage Right (henceforth referred to as HT-el) states that the submission of the supplementary documents must come with a statement letter highlighting the responsibility for the validity and the authenticity of the documents submitted. This written statement must be sent by a Land Deed Official (henceforth referred to as PPAT) as a part of registration and mortgage right transfer services. In case of any fake documents, as set forth, the PPAT must be responsible for this condition. This provision is taken as a burden for PPAT since there is a possibility that such a document falsification may be committed by another party, contrary to the provision requiring the PPAT to take the responsibility. This research employed statutory and conceptual approaches. The legal materials were analyzed based on systematic interpretation and analogy as a legal construction. The analysis results show that two different legal measures can be considered by PPAT; first, the protection within the scope of civil law represents internal legal protection received by PPAT from an agreement between PPAT and a client, while the external legal protection involves a defense and legal aid; second, the protection within the scope of criminal law represents preventive protection governed in Article 3 letter f of Code of Conduct of PPAT that takes into account the prudential principle. This principle is applied by PPAT during a deed-making process and registration process of the mortgage right, while the repressive legal protection involves legal aid, and a refusal right and obligation Keywords: PPAT, HT-el, legal protection