STATUS PENGGUNAAN NFT SEBAGAI TRANSAKSI KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM JARINGAN BLOCKCHAIN YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Nadira Ratunanda Wirjono

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022

Nadira Ratunanda Wirjono, Yenny Eta Widyanti, Syahrul Sajidin Faculty of Law, Universitas Brawijaya e-mail: [e-mail] ABSTRAK Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai penggunaan atau teknis jual-beli Non-fungible Token (NFT) khususnya dalam ruang lingkup Undang-Undang Hak Cipta. Cryptocurrency sebagai alat pembayaran dalam transaksi NFT turut belum diatur secara jelas dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah yakni: Bagaimana status hukum underlying assets NFT sebagai kekayaan intelektual dalam jaringan blockchain yang dilindungi hak cipta dan Bagaimana keabsahan transaksi NFT sebagai komersialisasi kekayaan intelektual dalam jaringan blockchain yang dilindungi hak cipta. Penulis menggunakan metode yuridis normatif, metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis dalam Penelitian ini merupakan bahan hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan penelusuran internet. Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan dengan teknik interpretаsi grаmаtikаl dan teknik interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Penelitian ini, dapat diketahui bahwa untuk menentukan status NFT dalam ruang lingkup Hak Cipta yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta terdapat indikator yang menentukan keabsahan suatu NFT dalam ruang lingkup Hak Cipta. Berdasarkan indikator tersebut, NFT dianggap sah dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta apabila memenuhi unsur untuk dikategorikan sebagai Ciptaan, jenis NFT diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, dan Kreator NFT merupakan Pencipta yang sepenuhnya memiliki Hak Cipta atau Pihak Lain yang mendapat izin tertulis dari Pencipta. Mengenai penggunaan NFT sebagai Komersialisasi kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Sistem Kriptografi adalah sah apabila blockchain NFT berbasis di luar negeri, sementara di Indonesia masih belum diatur sehingga status hukumnya masih patut dipertanyakan. Kata kunci: NFT, Hak Cipta ABSTRACT This research studies the legal issue regarding the use of non-fungible token (NFT) as an intellectual property transaction or the commercialization of copyright protected by Law Number 28 of 2014 in Cryptographic System. This research topic departed from the condition where Indonesia does not regulate the use or the method of NFT sale and purchase, especially within the scope of Copyright Law. Moreover, cryptocurrency as the only payment method in the NFT transaction is not regulated in the laws in Indonesia. Departing from these issues, this research studies the two research problems: What is the legal standing of NFT as intellectual property in blockchain networks protected by copyright law, and what is the validity of the NFT transaction as commercialization of intellectual property in the blockchain networks protected under copyright? This research employed normative-juridical methods, statutory, and conceptual approaches. Legal materials were obtained from library research and sources on the Internet. The data were further analyzed using grammatical interpretation to help understand the meaning of the articles in the legislation and systematic interpretation to help connect one law to another. The research results conclude that to set the status of NFT within the scope of copyright protected by Copyright Law, several indicators determining the validity of NFT within the purview of copyright must be taken into account. With these indicators, NFT is deemed to be valid and protected by Copyright Law if it meets the aspect of creation. The kinds of NFT are governed in Article 40 Paragraph (1) of Copyright Law and the creator of NFT holds the copyright or another party with a written permit issued by the creator. The use of NFT as commercialization of intellectual property protected by Law Number 28 of 2014 in the system of Cryptography is deemed to be valid if the NFT blockchain is based overseas. Since this case has not been regulated in Indonesia, its legal standing is questioned. Keywords: NFT, copyright