PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN PERIZINAN TAMBANG PASIR LAUT OLEH PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM PEMBANGUNAN MAKASSAR NEW PORT (Studi Kasus Di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan)

Wulandari Hamzah

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022

Wulandari Hamzah, Shinta Hadiyantina. Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: [e-mail] ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat isu terkait pengawasan ESDM Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pembangunan Makassar New Port (MNP) dan aktifitas penambangan pasir laut mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup dan berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan sekitar. Terbatasnya pengawasan dari pihak Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, yang berwewenang disini yaitu ESDM Makassar sehingga mengakibatkan pembangunan Makassa New Port mengakibatkan banyak pihak, diantaranya yaitu masyarakat setempat, rusaknya ekosistem laut serta nelayan yang akhirnya tidak bisa melanjutkan mata pencaharian mereka disekitar laut tersebut. Rumusan Masalah pada skripsi ini adalah : (1) Bagaimana peran pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan perizinan tambang pasir laut oleh Perusahaan pemegang izin pertambangan terhadap pembangunan Makassar New Port di Provinsi Sulawesi Selatan? (2) Apasaja hambatan serta upaya dalam peran pengawasan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan perizinan tambang pasir lautoleh perusahaan pemegang izin pertambangan terhadap pembangunan Makassar New Port di Provinsi Sulawesi Selatan? Pada penelitian ini, yang digunakan oleh penulis yakni penelitian sosio legal dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Hasil setelah penulis melakukan penelitian yaitu, Perusahaan Pertambangan Pasir Laut pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Masyarakat terdampak tidak adanya komunikasi yang intensif, hal ini pun masuk kedalam penyimpangan dari sebuah pengawasan, selain itu juga disebabkan oleh tidak seriusnya Pemerintah Daerah dalam membuat aturan yang lebih khusus terkait SOP Pengawasan sebagaimana mestinya yang rinci dan juga beberapa perusahaan yang beroperasi diantaranya masih belum memliki Izin Usaha Pertambangan. Kata Kunci: Pengawasan, Pelaksanaan Perizinan, Pertambangan dan Makassar ABSTRACT This research studies the supervision over the energy and mineral resources Agency (ESDM) in the Province of South Sulawesi in Makassar New Port Development and sea sand mining activities damaging environmental ecosystems and reducing the amounts of fish harvesting, which disadvantage local fishermen. Limited supervision given by the local government of South Sulawesi, the ESDM in Makassar, has caused the new port development in Makassar to involve many parties, including the locals, and it also has damaged marine ecosystems, affecting fish farming as the main activity of the local fishermen. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the supervisory role of the local government in terms of the permit issuance of sea sand mining by the companies holding the mining permit in Makassar New Port Development in the Province of South Sulawesi and (2) the impeding factors and measures taken by the local government in its role in supervision over sea sand mining permit for the companies concerned. This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches. The research results reveal that no intensive communication was established between the companies concerned and the affected people in the local area, and this lack is regarded as something that was off the supervision. Moreover, this research also found out that the government has not optimally set the regulations concerning the Standard Operating Procedure of the supervision and some companies were found to have no mining permit. Keywords: supervision, permit issuance, mining, and Makassar