<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana konsekuensi pembaruan tersebut terhadap penegakan hukum. Pertama konsekuensi pembaruan jenis tindak pidana dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual. Kedua konsekuensi pembaruan ketentuan kualifikasi penyidik penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual. Ketiga konsekuensi pembaruan ketentuan alat bukti dalam menjamin pemenuhan rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mempelajari dokumen UU TPKS kemudian dianalisa dengan teknik analisa deskriptif kualitatif. Hasilnya pembaruan sistem penegakan hukum pidana kekerasan seksual meliputi tiga hal yaitu pertama pembaruan jenis tindak pidana kekerasan seksual. Kedua pembaruan ketentuan kualifikasi penyidik, penuntut umum dan hakim. Ketiga pembaruan ketentuan alat bukti tindak pidana kekerasan seksual. Pembaruan terhadap tiga hal tersebut telah memberikan jaminan kepastian hukum penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan mulai dari proses pelaporan sampai persidangan.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual, Keadilan]]>
Copyrights © 2022
