<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk meneliti kekuatan hukum jual peralihan hak tanah dengan Surat Penyerahan terhadap penguasaan atas tanah yang di buat dihadapan kepala wilayah Kecamatan di Kabupaten Tolitoli untuk kepentingan kepastian hukum Penguasaan Haknya sebagai bukti bagi pemegang Hak atas tanah terhadap pemegang hak atas tanah. Pelaksanaan pembuatan peralihan hak atas tanah dengan Surat Penyerahan yang disertai Ganti Rugi pada Pemerintah hanya terdapat prakteknya di Propinsi Sulawesi Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris.Teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Jenis sumber data yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyebab dan dasar mengapa adanya penyerahan dilakukan bukan dengan atkta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta kepastian kekuatan pembuktian bagi pemegang hak atas tanah dengan dokumen Surat penyerahan Hak melalui camat tersebut. Di Sulawesi Tengah melalui Keputusan Gubernur bahwa tidak dikenal yang namanya tanah adat yang ada tanah bekas Swapraja dan peralihan tanah bekas Swapraja tersebut karena status tanah Negara, Surat Penyerahan dibrikan kepada Pemegang hak penguasaan atas tanah Penguasaan Negara baik permberian Penguasaan Langsung dari Pemerintah setempat maupun peralihan Hak dari antara warga masyarakat, Bentuk Surat peralihannya tidak dapat dilakukan dengan Akta Jual beli melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan sebagai regulasinya yaitu dengan dibuatkan Surat Penyerahan dihadapan Camat bukan sebagai fungsi pemerintah tetapi fungsi sebagai pejabat umum.]]>
Copyrights © 2022
