<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Profesi Guru Yang Berstatus Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022.Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020 terkhusus pasal 99 ayat 1 yang dimaknai dengan menghilangkan kesempatan para tenaga honorer terutama profesi guru yang sekarang disebut sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk diangkat melalui recuitmen calon pegawai negeri sipil (PNS). Secara teoritik, profesi guru sangat vital dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Artinya guru menjadi garda terdepan dari salah satu upaya mewujudkan cita cita bangsa Indonesia yang sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945. Seharusnya profesi guru mendapatkan perhatian dan penghargaan yang khusus dari pemerintah, dengan tanpa pengecualiaan mengangkatnya sebagai pns tanpa melalui tahapan-tahapan tes dan tidak disamaratakan dengan pekerja lainnya.Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah meneliti hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini, menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (Library Research).Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: Untuk mengetahui apakah penerapan konsep Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terkhusus pasal 99 ayat 1 telah memberikan perlindungan hukum bagi profesi guru dan Untuk mengetahui bagaimanakah seharusnya konsep penerapan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang memberikan perlindungan hukum terhadap Profesi Guru pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020. Kata Kunci : Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk), Profesi Guru, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/Puu-Xviii/2020.Legal Protection for the Teacher Profession with the Status of a Government Employee with a Work Agreement (PPPK) after the Constitutional Court Decision Number 9/PUU-XVIII/2020. Thesis of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Jakarta, 2022.After the issuance of the Constitutional Court Decision Number 9/PUU-XVIII/2020 in particular article 99 paragraph 1 which is interpreted as eliminating the opportunity for honorary workers, especially the teaching profession, who are now referred to as government employees with a work agreement (PPPK) to be appointed through the recruitment of prospective civil servants ( civil servants). Theoretically, the teaching profession is very vital in educating the nation's life, meaning that teachers are at the forefront of an effort to realize the ideals of the Indonesian nation as enshrined in the 1945 Constitution. The teaching profession should receive special attention and appreciation from the government, with no exceptions. appoint him as a civil servant without going through the stages of the test and not being generalized to other workers.This type of research used in this study is to examine normative law. The research method used refers to the legislation. In this paper, using library data collection techniques (Library Research).The objectives of this research can be described as follows: To find out whether the application of the concept of Government Employees with Work Agreements (PPPK) in Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, especially Article 99 paragraph 1 has provided legal protection for the teaching profession and To find out how should the concept of implementing government employees with work agreements (PPPK) provide legal protection to the teacher profession after the Constitutional Court Decision Number 9/PUU-XVIII/2020. Keywords: Government Employees With Work Agreements (PPPK), Teacher Profession, Constitutional Court Decision Number 9/Puu-Xviii/2020.]]>
Copyrights © 2022
