<![CDATA[Kontestasi dan etika dalam kepemiluan merupakan dua bahasan yang tidak dipisahkan. Pada beberapa aspek, pemilu membahas persoalan terkait dengan kontestasi kandidat, sedangkan dalam setiap kontestasi, selalu akan ada persoalan etika di sana, terlebih kontestasi politik. Penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam upaya menjaga integritas pemilu (proses) ataupun memastikan integritas penyelenggaranya (aktor). Meski demikian, menempatkan standar etika pada aturan dan mengeksekusinya dengan tepat bukanlah perkara mudah. Etika menjadi ruang kontestasi antara tarikan moralitas maupun aturan. Bagaimanapun juga, pelanggaran etika pemilu oleh penyelenggara dapat memiliki dampak yang serius bagi pada legitimasi penyelenggaraan pemilu. Pertemuan antara penyelenggara pemilu dengan kandidat saja, dapat menjadi persoalan serius, terutama bagi penyelenggara di tingkat pusat. Hal ini berbeda, apabila penyelenggara pemilu di tingkat lokal, sanksi dapat diberikan langsung mengingat penyelenggara di tingkat lokal diangkat oleh penyelenggara di tingkat pusat. Tulisan ini hendak melihat evolusi penanganan pelanggaran etika pemilu, serta hendak melihat dampaknya bagi penyelenggaraan pemilu, terutama dari aspek legitimasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, serta memanfaatkan data sekunder berupa dokumen, jurnal, maupun artikel sebagai data utama. Hasil studi menunjukkan bahwa secara kelembagaan terdapat perbaikan upaya menjaga etika penyelenggara pemilu.Meski demikian, perlu upaya untuk mendorong partisipasi warga negara di masa mendatang, terutama untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan integritas ataupun etika pemilu, seperti politik uang.]]>
Copyrights © 2022
