Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan serta sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (silpa) terhadap belanja daerah dan penyerapan tenaga kerja di kabupaten berau

Veri Atong Batara (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman)
Jiuhardi Jiuhardi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda)
Yana Ulfah (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda)

Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)
Vol 3, No 3 (2018): September

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya terhadap Belanja Daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Berau baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau  adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis jalur ( Path Analysis) analisis regresi linier berganda, analisis korelasi berganda serta uji hipotesis dan uji asumsi klasik.Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa secara bersama-sama variabel PAD, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah maupun penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Berau. Secara parsial hanya variabel Dana Perimbangan yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah maupun penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Berau. Variabel PAD dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah maupun penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Berau baik secara langsung maupun secara tidak langsung.Untuk dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Berau maka hendaknya belanja daerah difokuskan kepada prioritas kegiatan-kegiatan yang memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat atau yang memiliki penyerapan tenaga kerja yang lebih benyak dan merata ke seluruh kecamatan. Untuk mendukung optimalisasi belanja daerah, hendaknya pengelolaan pendapatan asli daerah harus lebih optimal, artinya Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah sehingga diperoleh hasil yang maksimal dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus lebih ditingkatkan sehingga tidak akan menimbulkan nilai sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang lebih besar.