Rekonstruksi Sistem Validasi BPHTB dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dikaji dari Perspektif Zakat

Aisyah Ayu Musyafah (Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang)
Aju Putrijanti (Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang)

NOTARIUS
Vol 15, No 2 (2022): Notarius

AbstractBPHTB (Land and Building Rights Acquisition Fee) payments in Yogyakarta require validation from BPKAD (Regional Financial and Asset Management Agency). The validation process which takes a long time does not allow BPHTB payments to be carried out according to the provisions of the Regional Tax Law. The purpose of this study is to obtain a validation system scheme that allows BPHTB payments not to violate the provisions in the Regional Tax Law. This study uses an empirical juridical method with the qualitative analytical and descriptive nature of the study. The results of this study are the need to hold a BPHTB validation system reconstruction in the process of transferring land rights in Yogyakarta in order that the process of transferring land rights is not hampered and validation can run smoothly without having to contradict the provisions of the law. The assessment of the BPHTB validation system reconstruction was conducted by reflecting on the zakat payment system which was running well.Keywords: BPHTB; validation; zakatAbstrakPembayaran BPHTB di Kota Yogyakarta memerlukan validasi dari BPKAD karena bukti validasi ini kemudian menjadi syarat proses peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan. Proses validasi yang memakan waktu lama, tidak memungkinkan pembayaran BPHTB dilakukan sesuai ketentuan UU Pajak Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan skema sistem validasi yang memungkinkan pembayaran BPHTB tidak menyalahi ketentuan dalam UU Pajak Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analitis kualitatif dan sifat penelitian yang deskriptif. Hasil dari Penelitian ini adalah perlu diadakannya rekonstruksi sistem validasi BPHTB dalam proses peralihan hak atas tanah di Kota Yogyakarta agar proses peralihan hak atas tanah tidak terhambat dan validasi dapat berjalan lancar tanpa harus bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Pengkajian rekonstruksi sistem validasi BPHTB dilakukan berkaca dari sistem pembayaran zakat yang telah berjalan dengan baik.Kata kunci: BPHTB; validasi; zakat