HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (2) PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG MUATAN LOKAL DAN PENDIDIKAN DINIYAH (STUDY DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JOMBANG)

Mochamad Aldi Sofiulloh

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022

Mochamad Aldi Sofiulloh, Lutfi Effendi, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [e-mail] ABSTRAK Intensi penelitian ini untuk mengetahui hambatan dan solusi pelaksanaan pasal 5 ayat (2) peraturan bupati nomor 41 tahun 2019 mengenai muatan lokal dalam pendidikan dimana undang-undang tersebut diterapkan di kabupaten jombang dengan menerapkan pendidikan muatan lokal dan pendidikan diniyah. Undang-undang muatan lokal ini sebagai perkembangan dari peraturan meneteri pendidikan dan kebudayaan nomor 27 tahun 2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa pada satuan pendidikan. Penelitian ini mengabungkan penelitian hukum sosiolegal dan penelitian empiris. Penelitiаn ini menggunаkаn pendekаtаn yuridis sosiologis, lokаsi penelitiаn di Kabupaten Jombang, pаdа Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta beberapa sekolah dasar. Dаtа Primer diperoleh melаlui wаwаncаra dan Dаtа Sekunder diperoleh dengаn cаrа melakukan studi kepustаkааn. Dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Muatan Lokal dan Pendidikan Diniyah berbunyi; pasal 5 ayat (2) Muatan Lokal Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan muatan lokal wajib pada SD dan SMP; pasal 5 ayat (3) Muatan Lokal Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis menjadi salah satu pertimbangan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik. Kata Kunci: Pendidikan, Muatan Lokal, Pendidikan Diniyah ABSTRACT This research aims to investigate the impeding factors and the solutions regarding the implementation of Article 5 paragraph (2) of Regent Regulation Number 41 of 2019 concerning Local Contents in education, specifically regarding the application of the local contents and diniyah education. This law is seen as the extension of the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 27 of 2016 concerning the Education Service of Belief in God Almighty in an academic unit. This research combines socio-legal methods and an empirical study, along with socio-juridical approaches. The research took place in the Education and Culture Agency and several primary schools in the Regency of Jombang. Primary data were obtained from interviews and secondary data from library research Article 5 paragraph (2) and (3) of Regent Regulation Number 41 of 2019 concerning Local Contents and Diniyah Education state that local contents of Diniyah education or equivalent as intended in Paragraph (1) are compulsory for primary and secondary schools (paragraph 2) and local contents of diniyah education or equivalent serve as a consideration to determine the passing standard to the next grade and the graduation of the students (paragraph 3). Keywords: education, local contents, Diniyah education