<![CDATA[Penerapan dana desa di Kabupaten Kutai Timur telah berjalan lebih kurang selama lima tahun dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Namun hanya sedikit sekali desa di Kabupaten Kutai Timur yang mampu memanfaatkan dana desa yang mereka terima dengan baik hingga berhasil menjadi Desa Mandiri dan Desa Maju. Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dan penggunaan dana desa di Kabupaten Kutai Timur menggunakan wawancara terstruktur sebagai alat pengumpulan data yang berpedoman pada PP No. 60 Tahun 2014 dan Permendesa No. 16 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran dana desa secara penuh merupakan wewenang Pemerintah Pusat sedangkan pengalokasian dana desa diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Timur dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan di desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa tersebut. Penyaluran dana desa diatur dalam regulasi yang cukup jelas, tetapi seringkali terlambat karena kurangnya kuantitas aparatur desa yang memiliki kompetensi dan terlambatnya penerbitan Peraturan Bupati terkait rincian dana desa dan penggunaannya. Proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa untuk desa-desa di Kabupaten Kutai Timur telah seragam dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah karena penggunaan aplikasi Siskeudes. Penggunaan dana desa di Kabupaten Kutai Timur telah mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warganya serta sejalan dengan karakteristik wilayah dari masing-masing desa. Seluruh kegiatan pengelolaan dana desa telah dipantau dan dievaluasi secara internal oleh perangkat desa yang didampingi oleh pendamping lokal desa dari Kementerian Desa. Selain itu pengawasan dan evaluasi juga rutin dilakukan oleh masing-masing Kecamatan yang berkoordinasi dengan DPMD.]]>
Copyrights © 2022
