<![CDATA[Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan dan berbagai macam potensi wisata. Potensi wisata yang dimiliki Indonesia dapat dikembangkan menjadi suatu aset bagi negara untuk mendatangkan devisa bagi negara. Seiring perkembangan waktu dan semenjak terjadinya reformasi, di Indonesia terjadi perubahan sistem pemerintahan. Pada awalnya Indonesia menggunakan sistem pemerintahan terpusat atau yang biasa dikenal dengan sebutan sentralisasi, semanjak adanya reformasi berganti menjadi sistem desentralisasi. Dimana sistem desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola rumah tangga daerahnya masing-masing. Dengan adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah seperti yang dirasakan saat ini, maka setiap daerah terpacu untuk mengelola rumah tangga daerahnya masing-masing. Tidak terkecuali Kota Bengkulu yang juga mengelola daerahnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah Bengkulu melakukan pembangunan di berbagai sektor, salah satunya yaitu sektor pariwisata. Bengkulu memiliki berbagai macam potensi wisata yang kemudian oleh pemerintah setempat dilakukan pembangunan dan pengembangan serta perbaikan-perbaikan. Tentu saja dari pembangunan yang dilakukan tersebut akan menimbulkan dampak baik secara sosial ekonomi terhadap masyarakat sekitar kawasan wisata tersebut. Begitu juga terhadap pembangunan kawasan wisata Pantai Panjang, yang disekitar kawasan wisata tersebut bermukim ratusan keluarga yang tentunya akan merasakan dampak sosial ekonomi dari pembangunan kawasan wisata tersebut. Tidak hanya akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar kawasan wisata saja, tetapi juga pemerintah Kota Bengkulu juga akan merasakan dampaknya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan yaitu antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif.]]>
Copyrights © 2022
