Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi
Volume 25 Nomor 2

PENERAPAN SAKTI DALAM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

Maulida Rizki Nur Hanifa Ismail (Universitas Hang Tuah)
Sasmito Jati Utama (Universitas Hang Tuah)



Article Info

Publish Date
29 Dec 2022

Abstract

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan perwujudan sistem informasi tata kelola keuangan negara yang terintegrasi. Dalam aplikasi ini terdapat fungsi pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan meliputi penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan SAKTI pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur beserta faktor pendukung dan penghambat penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi literatur. Penentuan subjek penelitian dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada konsep Sistem Informasi Akuntansi oleh Romney & Steinbart (2016) menggunakan 6 komponen penelitian yaitu people, procedure, data, software, information technology infrastructure, dan pengendalian internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAKTI telah dilaksanakan secara optimal serta data yang ditemukan telah sesuai dengan keenam komponen penelitian. Faktor pendukung dalam penelitian adalah adanya kerjasama mitra kerja, perencanaan anggaran yang baik, serta dasar hukum yang jelas. Faktor penghambat dalam penelitian adalah munculnya masalah beban kerja pegawai dan fasilitas jaringan telekomunikasi.

Copyrights © 2022






Journal Info

Abbrev

jurnal

Publisher

Subject

Social Sciences

Description

Suatu jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administasi publik yang meliputi otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan publik. Kemudian kajian ilmu ...