<![CDATA[Semangkin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor di Indonesia saat ini membawa peningkatan pula kepada penggunaan jasa pembiayaan konsumen. Peningkatan penggunaan jasa pembiayaan konsumen oleh masyarakat perlu pula ditingkatkan dengan peraturan hukum terkait yang baik.. Salah satu aturan hukum terkait pembiyaan konsumen yang perlu diatur adalah mengenai eksekusi obyek jaminan. Peraturan hukum pembiayaan konsumen yang baik salah satunya dapat dilihat ketika eksekusinya obyek jaminan telah mematuhi aturan hukum terkait. Perumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan hukum eksekusi jaminan fidusia dengan title eksekutorial. (2) Apakah Hambatan dalam penerapan hukum eksekusi obyek jaminan fidusia dengan title eksekutorial. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dimana peneliti akan menguraikan fakta-fakta yang ada dilapangan disandingkan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini dilakukan guna megetahui Bagaimana penerapan hukum eksekusi jaminan fidusia dengan title eksekutorial dan Apakah Hambatan dalam penerapan hukum eksekusi obyek jaminan fidusia dengan title eksekutorial. Hasil penelitian eksekusi benda jaminan belum menerapkan aturan hukum terkait eksekusi obyek jaminan fidusia dengan Menggunakan tittle eksekutorial. Beberapa perusahaan pembiayaan dan konsumen perusahaan pembiyaan mengakui masih adanya penarikan tanpa adanya persetujuan debitor, dimana hal ini menyalahi aturan tentang eksekusi obyek jaminan fidusia dengan Menggunakan tittle eksekutorial terutama yang termuat dalam Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah merubah pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai “tittle eksekutorial” sehingga tidak dibenarkan lagi melakukan eksekusi benda jaminan tanpa adanya persetujuan debitor atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.]]>
Copyrights © 2022
