<![CDATA[Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui AMDAL dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Seperti yang telah diketahui, pemerintah telah membuat berbagai peraturan dalam rangka mencegah terjadinya permasalah lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dibuat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara prinsip, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 telah menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dimana hal undang-undang ini merupakan penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya. Kemudian dengan adanya perubahan situasi dan kondisi permasalahan lingkungan hidup, pemerintah memandang perlu membuat aturan hukum baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. dampak kebijakan AMDAL dalam persprektif hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah hal-hal yang terkait dengan sanksi, yaitu sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Selain itu, sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi. Sefrta sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UPL-UKL.]]>
Copyrights © 2022
