Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP

Naomi Catherine Felencia (Universitas Padjadjaran)

Law, Development and Justice Review
Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review

The research aims to analyse the form of supervision carried out by the Financial and Development Supervisory Board (FDSB) on state financial reports based on FDSB regulations. The method used in this research is a normative method accompanied by an approach method through legislation. Results from this study are expected to provide knowledge regarding the role of FDSB in conducting supervision, especially in a case of corruption and the Social Insurance Administration Organization (BPJS) health body. In this case, the FDSB carries out its duties in accordance with laws and regulations. The FDSB has a duty to be a government oversight unit that is directly responsible to the President, does audits, and can also cooperate with other institutions. Keywords: Financial and Development Supervisory Board (FDSB), Supervision, Corruption, Social Insurance Administration Organization (BPJS). AbstrakPenelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara yang berdasarkan oleh peraturan BPKP. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode normative yang disertai dengan metode pendekatan melalui peraturan perundang – undangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai peran BPKP dalam melakukan pengawasan terutama dalam kasus Korupsi dan BPJS Kesehatan. Dalam kasus ini, BPKP menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya penelitian ini, BPKP mempunyai tugas sebagai unit pengawasan pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas salah satunya melakukan audit yang selain itu juga dapat bekerja sama dengan lembaga lainnya.