HAK ATAS UPAH PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

Fithry Khairiyati (Fakultas Hukum Universitas Pamulang)
Anisa Fauziah (Fakultas Hukum Universitas Pamulang)
Sugeng Samiyono (Fakultas Hukum Universitas Pamulang)

Kertha Semaya
Vol 11 No 2 (2023)

Tujuan dari penulisan kami ini adalah guna mempelajari bilamana regulasi memberikan aturan tentang perlindungan hukum serta hak-hak bagi karyawan yang mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang berupa hukum normatif, dalam pendekatan hukum normatif menggunakan data sekunder yaitu data dari berbagai sumber terkait guna membantu dalam memecahkan permasalahan penelitian ini. Kepailitan adalah situasi hukum yang diberikan kepada debitur sebagai akibat dari putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan. Setelah dinyatakan pailit, maka harta kekayaan debitur disita, yang mengakibatkan debitur tidak dapat lagi menguasai harta kekayaannya. Hal ini dilakukan sampai harta pailit diselesaikan oleh pihak yang mengurus harta pailit dalam Hukum Kepailitan dan PKPU yakni Kurator. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kedudukan upah buruh/pekerja dalam mengeksekusi utang harta pailit, sebelum dibagikan kepada para kreditur terlebih dahulu harus dibayar biaya kepailitan, termasuk para kreditur-separatis. Oleh karena itu, upah buruh/pekerja lebih diutamakan daripada kreditur separatis dan kreditur konkuren. The purpose of this research is to study how the law regulates the rights and legal protection of workers affected bt termination of employment. The research method used is a normative legal approach, in a normative legal approach using secondary dat. Namely data from various related sources to help solve this research problem. Bankruptcy is a legal situation given to debitors as a result of a bankcruptcy decision issued by a court. After being declared bankrupt, the assets of the debtor are confiscated, resulting in the debtor no longer being able to control their assets. This is done until the bankcruptcy estate is resolved by the party that manages the bankcruptcy estate in bankcruptcy law and the PKPU, namely the curator. In this study, it was concluded that the position of wages of workers / workers in the execution of real estate debts in bankcruptcy, before being distributed to creditors, the cost of bankcruptcy must be paid first, including creditors – separatists. Therefore, labor/worker wages have priority over separatist creditors and competing creditors