<![CDATA[Artikel/tulisan ini membahas implementasi kebijakan perlindungan khusus dalam program Kota Layak Anak (KLA). Artikel/tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan khusus dalam program kota ramah anak ini berjalan dengan baik atau sebaliknya. Kebijakan khusus program kota layak anak ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, di mana poin-poin pembahasan mengenai kebijakan khusus program kota layak anak tertuang dalam peraturan tersebut. Tulisan ini. Dari hasil referensi dari beberapa literatur, kebijakan khusus dalam program kabupaten/kota ramah anak ini memiliki beberapa klaster, yaitu Korban Kekerasan & Eksploitasi, Korban Pornografi & Situasi Darurat, Penyandang Disabilitas dan ABH (Anak yang Berkonflik dengan Hukum), Terorisme, Stigma. Dari beberapa referensi dan analisis referensi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kota ramah anak telah terlaksana dengan baik, meskipun masih terdapat kendala atau kendala yang dihadapi oleh instansi atau pemangku kepentingan terkait seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum memiliki persepsi yang berbeda, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adanya kebijakan khusus dalam program kabupaten/kota yang ramah anak.]]>
Copyrights © 2023
