<![CDATA[Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabuten dengan jumlah lahan sawah yang cukup luas. Namun beberapa tahun kebelakangan Kabupaten Aceh Besar mengalami penyempitan lahan pertanian yang di sebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian. Secara yuridis pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana yang telah di tetapkan dalam pasal 3 Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 5 tahun 2013 tentang fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Namun nyatanya hal yang terjadi adalah angka alih fungsi lahan pertanian semakin tinggi walaupun sudah adanya kebijakan yang ditetapkan sehingga munculah berbagai masalah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan kawasan perumahan di Kabupaten Aceh Besar, serta kendala dan upaya yang dihadapi pemerintah. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan data yang diperoleh kemudian di analisi menggunakan Teori Model Kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terjadi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Aceh Besar di karenakan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan tidak dijalankan dengan tegas sehingga tidak dipatuhi dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Hambatan dalam proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian di antaranya waktu dan sumber daya yang tidak tersedia secara memadai, jarang ada kesepakatan di antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya, kemudian sikap responsif para implementor. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga berupaya membuat program-program untuk mendukung implementasi kebijakan alih fungsi seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat, menyediakan fasilitas dan juga melakukan program cetak sawah. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada dinas pertanian Aceh Besar dan jajaran pemerintah daerah lainnya yang terkait lebih responsif terhadap kebijakan yang ditetapkan dan juga lebih baik lagi dalam menyediakan sumberdaya. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Alih Fungsi lahan, Kabupaten Aceh Besar]]>
Copyrights © 2023
